HTI (tidak) Anti-Pancasila

Saya kaget dengan pertanyaan teman-teman Gerakan Mahasiswa Pembebasan yang berbunyi “Bagaimana Pandangan temen-temen PMII dan GMNI terhadap GP yang katanya anti-pancasila? padahal saya sendiri tidak merasa anti-pancasila”. Begitulah pertanyaan seorang aktivis GP sekaligus mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang. Saya merinding mendengar pertanyaan itu, dan sedikit merasa bersalah dengan pertanyaan itu. Seketika terngiang-ngiang bahwa ada teman PMII mengatakan demikian.

Suasana mencekam, menghantui rasa bersalah saya pada teman-teman GP. Jawaban aktivis GMNI atas jawaban itu memecah rasa bersalahku. “Anti-pancasila atau tidak, itu tergantung prespektif mas” sahut pria jurusan Geografi UM itu. Aku menjawab “tidak semua menggap seperti itu mas, ya kalo mungkin ada itu terjadi karena kurang tabayyun dengan teman-teman GP dan kurang informasi secara mendalam terhadap GP dan HTI”

Aku pulang beryukur dapat bersilaturrahim dengan aktivis (katanya) penegak Khilafah itu. Rasa syukur tersebut membawa kelegaan hati bahwa organisasi yang dianggap ekstrim itu ternya tidak ekstrem-ekstrem amat kok. Buat apa harus dikhawatirkan tentang keberadaan GP dan HTI yang (katanya) tidak anti-Pancasila.

Berganti hari, searching dengan internet tentang HTI dan Pancasila. Pada harian Tempo Jum'at,dengan head line “Hizbut Tahrir: Kami Tidak Anti Pancasila dan NKRI”  yang diupload pada tanggal 12 Februari 2016 pukul 23:37 WIB. Dalam Berita itu Juru Bicara Hizbut Tahrir (HTI) Indonesia, Ismail Yusanto, menegaskan organisasinya tidak anti Pancasila dan tidak menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). “Bagaimana mungkin HTI yang berjuang  menyelamatkan negeri ini kok dibilang mau merusak NKRI dan Pancasila,” ungkapnya kepada Tempo, saat dihubungi, Jumat, 12 Februari 2016.

Saya merasa konfirmasi dari Juru bicara HTI tersebut menggugurkan pandangan sinis kepada HTI yang selama ini dianggap Anti-Pancasila. Saya mengira itu bentuk kesadaran bagi meraka tentang kemauan menerima Pancasila. Tetapi teman diskusi saya menyatakan bahwa ada tragedi yang mengakibatkan HTI menyatakan tidak Anti Pancasila.

Saya terbiasa dengan berbagai jenis undangan HTI dalam berbagai bentuk diskusi, dialog, seminar hingga konferensi/Mu’tamar. Mulai dari Muktamar Khilafah 2013, Muktamar Ulama Nasional, Muktamar Muballighoh Indonesia, MTU (Mu’tamar Tokoh Umat) 2016.  Namun, Isu Khilafah yang diusung Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jember (2/5) di New Sari Utama Convention Hall yang bertemakan: “Syariah dan Khilafah, Mewujudkan Islam Rahmatan Lil Alamin, bukan Ancaman”. Kegiatan ini pun menuai respon keras dari GP Anshor Jember yang kemudian berujung pada pembubaran muktamar tersebut.

GP Anshor menyatakan bahwa Protes keras atas  menggelar aksi atas Muktamar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Jember merupakan ekspresi bentuk kecintaan dan komitmen NU pada Pancasila. Di tengah kegamangan pemerintah menyikapi HTI, GP Ansor hadir dengan mengambil respon yang tegas terhadap kampanye anti Pancasila.

Apakah benar HTI Anti-Pancasila? Meskipun saya tidak menemukan ungkapan anti-Pancasila berita pada republika online dengan judul “HTI Tolak Asas Tunggal Pancasila di RUU Ormas” yang  diupload pada Jumat, 18 November 2011, pukul 17:48 WIB membuat janggal. Juru Bicara Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa asas tunggal merupakan manivestasi dari kegagalan rezim orde baru dengan segala kebobrokannya, jadi semisal  asas tunggal kemudian lahir kembali  maka jelas kemunduran besar. Dari pernyataan tersebut, terlihat bahwa HTI menolak Pancasila.

Tidak dapat dipungkiri, Pernyataan  “menolak pancasila” tidak bisa disamakan dengan “anti-pancasila” meski konotasinya sama. Misal, HTI disebut anti-pancasila bagi saya tidak bermasalah, karena memang berkonotasi sama. Sikap ini menunjukkan bahwa HTI  mencla-mencle terhadap penerimaan atau penolakan pancasila.

Kejadian ini mengingatkan tentang kultur Indonesia, yang memiliki kemampuan hamomot, dan hamengku. Artinya memuat dan memangku. Indonesia mampu memangku budaya dan pemikiran luar sehingga memaksa budaya dan pemikiran luar tersebut luntur menjadi khazanah budaya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Mantan Ketua Lesbumi, Zaztrow El-Ngatawi.